PerubahanNusantara.com/JAKARTA, 30 Juli 2026 — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyampaikan desakan tegas kepada pemerintah pusat: hentikan kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) mulai tahun anggaran 2027! Langkah ini disampaikan lantaran kondisi fiskal daerah semakin tertekan, sementara beban tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah kabupaten terus meningkat.
Beban Bertambah, Anggaran Justru Dikurangi
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, menegaskan ketimpangan yang kian terasa:
“Beban daerah terus bertambah, sementara kemampuan fiskal kami justru semakin menyempit karena pemotongan anggaran. Pemerintah daerah tetap dituntut menyukseskan berbagai program strategis nasional — dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan layanan dasar kepada masyarakat — namun kemampuan keuangan kami tidak lagi sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang dibebankan.”
Akibat pemotongan yang berlangsung terus-menerus, banyak daerah terpaksa menyesuaikan dan bahkan menunda program pembangunan yang telah direncanakan. APKASI memohon kepastian bahwa pada tahun 2027 tidak akan ada lagi pemotongan anggaran, agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.
Regulasi Usang Harap Direvisi Segera
Selain persoalan pemotongan dana, APKASI juga menyoroti aturan mengenai hak keuangan kepala daerah yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. APKASI meminta pemerintah segera merevisi:
– PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
– PP Nomor 69 Tahun 2010 mengenai insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
Kedua peraturan tersebut disebut telah berpuluh tahun berlaku dan tidak mampu lagi mengakomodasi perubahan beban kerja serta tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks.
Usulan Solusi: Bantuan Keuangan Khusus untuk Daerah
Untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten, APKASI juga mengusulkan adanya skema bantuan keuangan khusus dari APBN. Dukungan ini dinilai penting agar daerah tidak hanya dibebani tugas, tetapi juga diberi sarana yang memadai untuk melaksanakannya dengan baik dan tepat sasaran.
“Kepastian tidak adanya pemotongan TKD pada 2027 sangat diperlukan agar pembangunan daerah dapat dipercepat dan pelayanan publik tetap terjaga dengan baik di seluruh pelosok negeri.”
Sumber: AFU.id
Pewarta: Asep Iskandar
Redaksi Gempur News — GRUDUK LIBAS BRANTAS
Berbicara Fakta, Mengawal Keadilan Daerah
Redaksi thofilus b benyamin
